Pemkab Gunungkidul Siapkan Rp52 Miliar Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru dan Pemulihan Ekonomi

Berbagi berita ...

GUNUNGKIDUL, Cakram.net – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan dana Rp52,67 miliar untuk mendukung proses adaptasi terhadap kebiasaan baru yang aman dari COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi sebesar Rp52,67 miliar,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul Saptoyo di Gunungkidul, Minggu (16/8/2020).

Ia mengatakan bahwa pemerintah kabupaten dan DPRD masih membahas rencana penambahan alokasi dana dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahah 2020.

“Ada tambahan dan usulan berdasarkan hasil re-focusing APBD yang keempat kalinya. Semoga bisa ditetapkan pada Agustus ini,” katanya.

Ia menjelaskan, alokasi dana untuk adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi mencakup bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Dana untuk bidang kesehatan dan sosial akan dialokasikan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD Wonosari, dan RSUD Saptosari.

Sedangkan alokasi dana untuk pemulihan ekonomi akan disalurkan kepada warga yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

“Saat ini tidak ada program baru sebab belanja anggaran masih diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut sedang proses peninjauan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan program-program pendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru sudah disiapkan, termasuk di antaranya pengadaan sistem suara, kamera pemantau, tempat cuci tangan, disinfektan, hingga jaringan internet. Selain itu, pemerintah akan menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan penyuluhan mengenai protokol kesehatan.

“Program tersebut pelaksanaan dari peraturan bupati mengenai AKB tersebut,” kata Sri.

Berkenaan dengan pemulihan ekonomi, Sri mengemukakan bahwa koordinasi sudah dilakukan dengan Dinas Koperasi untuk menyalurkan bantuan modal kerja dan usaha kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kami juga sudah meminta Dinkop agar merapat ke BPD DIY terkait penyediaan fasilitas kredit sebagai stimulus,” kata Sri.

Di samping itu, menurut dia, akan ada program padat karya di Desa Wisata Nglanggeran dengan sasaran warga yang kehilangan penghasilan saat tempat wisata ditutup. (Ant/Cakram)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *