Pemkab Semarang Perpanjang PPKM Mikro Sesuai Instruksi Mendagri

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala Mikro sesuai Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengotimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. PPKM skala Mikro diperpanjang mulai 23 Februari sampai 8 Maret 2021.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Semarang, Suko Mardiono mengatakan pembahasan penerapan PPKM skala Mikro di tingkat Kabupaten Semarang sudah dilaksanakan Senin (22/2/2021). Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya instruksi Bupati Semarang.

“Instruksi Bupati Semarang terkait PPKM skala Mikro sebelumnya berakhir hari ini. Prinsipnya menyesuaikan Instruksi Mendagri Nomor 4  Tahun 2021, kita lagi menyusun instruksi selanjutnya,” katanya, Senin (22/2/2021).

Menurut Suko, perpanjangan PPKM skala Mikro yang akan diterapkan di Kabupaten Semarang lebih bersifat penegasan dan penekanan. Pihaknya juga akan melakukan optimalisasi terhadap apa yang sudah diterapkan pada PPKM skala Mikro sebelumnya.

“Dari PPKM skala Mikro kemarin alhamdulillah ada perubahan yang signifikan. Diharapkan, ini sasarannya sampai ke tingkat desa/kelurahan bahkan RT/RW,” ungkapnya.

Suko meminta bagi elemen yang belum melaksanakan PPKM skala Mikro agar segera melaksanakan sesuai ketentuan yang sudah ada. Untuk yang sudah melaksanakan diharapkan bisa dioptimalkan lagi.

Untuk diketahui, dalam Inmendagri Nomor 4 Tahun 2021 diatur perihal kegiatan saat penerapan PPKM Mikro yang diperpanjang mulai 23 Februari 2021. Aturan itu meliputi di perkantoran sebanyak 50 persen kerja dari rumah atau WFH, sedangkan instansi pemerintah mengikuti SE Menteri PAN-RB.

Kemudian kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online, sektor esensial beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai pukul 21.00 dengan penerapan prokes, restoran untuk makan di tempat maksimal 50 persen dan pesan antar atau dibawa pulang tetap diperbolehkan.

Khusus sektor konstruksi bisa beroperasi 100 persen dengan prokes, tempat ibadah maksimal 50 persen dengan prokes, fasilitas umum dihentikan sementara, transportasi umum diatur mengenai kapasitas dan jam operasional dengan prokes. Pengaturan ini cakupannya di kabupaten/kota dan pelaksanaannya sampai desa/kelurahan dan tingkat RT/RW. (dhi)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *