SEMARANG, Cakram.net – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dalam penanganan atau karantina penyakit mulut dan kuku (PMK) lebih baik berbasis zona bukan wilayah pemerintahan. Hal itu untuk mengantisipasi pergerakan hewan ternak dan elemen lain pembawa virus di sekitar wilayah terdekat.
“Tadi ada yang usul basis desa atau kecamatan. Kalau menurut saya zona, apakah desa dan beberapa desa atau kecamatan dan beberapa kecamatan, sehingga tidak restriktif atau terbatas hanya di wilayah satu pemerintahan. Kadang-kadang kan sapinya juga piknik-piknik, kambingnya piknik-piknik, dan ini tidak hanya sapi saja, ada kerbau, ada babi, ada kambing ya, jadi hewan yang kuku belah,” katanya usai mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan PMK, Senin 27 Juni 2022.
Ganjar memberikan contoh dari beberapa kasus yang ditracing ditemukan indikasi bahwa hewan ternak di satu lokasi tidak pernah keluar kandang tetapi tetap terinfeksi PMK. Kuat dugaan penularan terjadi karena ada hewan ternak lain seperti kambing yang berkeliaran di sekitar kandang. Maka dari itu diperlukan karantina untuk hewan ternak kuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi.
“Ini yang penting untuk dilakukan dan SOPnya kita siapkan karena penularan virusnya itu airborne, jadi dibawa udara dan jauh lebih berbahaya. Sejauh ini belum ada masker untuk sapi jadi agak riskan memang penularannya,” katanya.
Ganjar menjelaskan, PMK telah menjadi PR bersama karena penyebaran atau penularan kasusnya menjadi cukup eksponensial. Meski demikian Ganjar optimis penyakit ini dapat dikendalikan karena masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut Ganjar satu hal penting untuk penanganan kasus ini adalah data.
