Wagub juga meminta kepada jajaran Pemprov Jateng untuk mendukung hilirisasi produk yang dicanangkan pemerintah pusat. Perizinan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus bisa dilakukan secara jemput bola oleh dinas terkait. Agar, lanjut wagub, masyarakat dapat berinovasi dengan bahan yang sudah ada sehingga muncul produk turunan yang siap dikonsumsi.
“Jadi dari hulu sudah ada, hilirnya kita olah sehingga bisa menopang penghasilan. Bukan hanya kepada petaninya saja, tapi masyarakat (UMKM) sekitar. Saya mohon juga dari kepala dinas, harus jemput bola. Ditemani, dikawal sampai benar-benar produksinya memiliki izin. Ini kewenangannya di kabupaten/kota yang dekat mereka harus lebih peka lagi mendeteksi mereka,” papar wagub.
Sementara itu, saat memberikan arahan, Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo mendukung penuh wagub jateng yang mengajak petani tidak mudah tergoda untuk menjual lahan. Ia justru mengusulkan agar wakil gubernur mendapat penugasan khusus untuk menangani persoalan alih fungsi lahan yang masif terjadi.
“Saya terima kasih pak wagub menyampaikan alih fungsi lahan. Orang banyak mengabaikan ini. Oleh karena itu, pak wagub udah menyampaikan itu, udah luar biasa. Bahkan tadi langsung di pikiran saya, pak Sekjen kita buat penugasan khusus dengan kepres, nanti kita usulkan, untuk wagub menangani hal hal seperti itu. Itu di bawahnya ada kejaksaan ada polisi, jadi seperti itu pak wagub,” kata Syahrul.
Mentan mengungkap betapa sulitnya menjaga kesuburan tanah untuk pertanian. Menurutnya agar lahan bisa terus produktif, perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai, resikonya sangat besar apabila alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.
