Di bidang pendidikan, Pemkab Semarang menyalurkan bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Kuota beasiswa diberikan kepada 1.000 siswa SD/MI dengan besaran masing-masing Rp500.000, serta 500 siswa SMP/MTs dengan besaran masing-masing Rp750.000.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Pemkab Semarang menyiasati keterbatasan anggaran dengan mengombinasikan dana APBD Kabupaten, bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Instruksi Jalan Daerah (IJD) dari pusat, hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR). “Seperti yang saat ini berjalan di jalan Wringin Putih, itu menggunakan sebagian dana CSR,” tambahnya.
Efisiensi di Tahun 2026
Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Semarang harus memutar otak akibat terjadinya penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan. Ngesti mengungkapkan adanya pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp250 miliar. Tidak hanya itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga anjlok 50 persen atau berkurang sekitar Rp8,75 miliar.
Merespons kondisi tersebut, Bupati menegaskan telah melakukan evaluasi total dan memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, BPJS Kesehatan, infrastruktur kabupaten, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk pengentasan kemiskinan, serta penguatan ekonomi.
Demi menjaga keberlangsungan program prioritas tersebut, Pemkab Semarang resmi memangkas anggaran operasional internal secara besar-besaran.
“Ada beberapa pengurangan (di tahun 2026), misalnya seperti perjalanan dinas kita kurangi 50 persen. Kemudian ATK (Alat Tulis Kantor) juga dikurangi 50 persen dan penyediaannya akan dipusatkan di sekretariat. Belanja yang sifatnya tidak mendesak seperti makan dan minum juga kita kurangi cukup banyak,” tegas Ngesti. (rbd)
