SEMARANG, Cakram.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan pentingnya integritas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap aturan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Menurutnya, setiap keputusan pengelolaan anggaran harus didasarkan pada pertimbangan matang guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah di Wahid Bandungan Hotel dan Resort, Kabupaten Semarang, Kamis (29/10/2026).
Sumarno menjelaskan, penyusunan APBD 2027 menuntut kepekaan terhadap dinamika kebijakan yang berlaku, termasuk pencermatan mendalam terkait penganggaran hibah maupun insentif digital. Melalui forum ini, para sekretaris daerah kabupaten/kota difasilitasi untuk berdiskusi langsung dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri demi memperoleh kejelasan regulasi.
“Dinamika kebijakan dan berbagai peristiwa yang terjadi harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam mengambil keputusan. Setiap pilihan dalam pengelolaan anggaran memiliki konsekuensi, sehingga perlu didahului asesmen yang memadai, dengan mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, dan integritas,” ujar Sumarno.
Ia mengingatkan, isu integritas tidak sekadar berfokus pada situasi saat keputusan dibuat, melainkan juga menyangkut rekam jejak data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Para pejabat pengelola keuangan daerah diminta tidak hanya berorientasi pada aspek keterlaksanaan program, tetapi juga memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.
