“Kami memiliki pembangunan rumah apung, dan kami juga melakukan relokasi dampak bencana lain, yakni tanah gerak, di Desa Aribaya. Di sana kita relokasi bekerja sama dengan pemda setempat ada 29 KK bertempat secara komunal. Dan lokasinya sudah dilakukan kajian, dan dapat ditempati hunian,” ujarnya.
Boedyo menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah program untuk perumahan penanganan kebencaaan.
“Di tahun 2025 ada total 270 unit untuk penanganan akibat bencana. Ada yang relokasi, pembangunan baru dan juga RTLH,” tandasnya. (*)
