UNGARAN, Cakram.net – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang berencana menerapkan pola baru dengan mengggandeng Organda dalam memberikan pelayanan transportasi gratis bagi pelajar di Kabupaten Semarang. Karena pengadaan bus sekolah dinilai kurang efisien, terutama dari sisi anggaran yang harus disediakan oleh Pemkab Semarang melalui APBD Kabupaten Semarang.
Kepala Dishub Kabupaten Semarang, Rudibdo mengatakan pihaknya melakukan evaluasi dan kajian untuk menilai efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan bus sekolah Saat ini Pemkab Semarang sudah menyediakan dua bus sekolah untuk melayani pelajar di Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur.
“Fakta yang kita lihat, pelajar di daerah perbatasan terlayani dengan baik dengan adanya dua bus sekolah. Tapi kapasitasnya sangat terbatas, sehingga untuk wilayah di luar Ungaran Barat dan Ungaran Timur belum mendapatkan pelayanan transportasi akibat keterbatasan armada,” kata Dibdo, panggilan akrab Rudibdo, Selasa (12/11/2019).
Dibdo mengungkapkan, dua bus sekolah yang ada saat ini masing-masing berkapasitas 19 penumpang. Sehingga dua bus itu hanya mampu mengangkut 38 penumpang. “Kalau kita hitung, biayanya relatif mahal, karena per siswa per hari ketemunya Rp 25 ribu. Ini sudah termasuk perhitungan belanja pegawai (gaji sopir), pemeliharaan, biaya operasional dan lain-lain,” jelasnya.
Menurut Dibdo, anggaran untuk pengadaan bus sekolah kurang efisien bila dibandingkan kerja sama dengan Organda (organisasi angkutan darat). Sehinggga Dishub akan menggandeng Organda dalam memberikan pelayanan transportasi bagi pelajar. “Kalau kerjasama dengan Organda, hitungan kami biaya antar jemput per siswa per hari sekitar Rp 5.000. Ini lebih efisien, hemat anggaran dan cakupan layanannya lebih luas,” ungkapnya.
Dalam kerjasama dengan Organda, jelas Dibdo, pemkab mengeluarkan anggaran berupa subsidi melalui mekanisme pembelian trayek layanan angkutan umum. Mekanisme ini akan membuka peluang investasi dari sektor jasa transportasi yang saat ini ada trayeknya tetapi tidak ada kendaraannya, karena pengusaha angkutan umum enggan mengambil trayek tersebut. Contohnya, trayek Ungaran-Kalongan-Kawengen yang kuotanya ada 20 armada sampai saat ini tidak ada angkutan umum yang melayani trayek tersebut.
“Yang jelas, semakin banyak bus yang kita beli membutuhkan anggaran cukup besar. Kalau mau mencukupi 19 kecamatan harus membeli 17 bus lagi, bila dengan asumsi harga satu bus Rp 500 juta maka dibutuhkan anggaran Rp 8,5 miliar. Tapi dengan beli trayek, investasi bidang transportasi pedesaan akan semakin menggeliat,” papar Dibdo.
Dibdo menambahkan, bila pola kerjasama dengan Organda direaliasikan akan diterbitkan semacam kartu subsidi meningat keterbatasan anggaran. “Kita harus selektif mendahulukan masyarakat daerah pinggiran, warga kurang mampu dan masyarakat yang memang akses transportasinya terbatas,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Joko Sriyono mengatakan pihaknya akan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang untuk mengkaji ulang masalah pemenuhan bus sekolah untuk melayani akses transportasi para pelajar di Kabupaten Semarang. Karena bus sekolah milik Pemkab Semarang yang dikelola oleh Dishub belum mampu menjangkau atau melayani ke seluruh wilayah Kabupaten Semarang. (dhi)
