Ketua DPRD Desak Bupati Semarang Keluarkan Keputusan Metode KBM Tahun Ajaran Baru 2020/2021

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mendesak Bupati Semarang dr Mundjirin selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Semarang segera mengeluarkan keputusan terkait metode KBM tahun ajaran baru 2020/2021. Karena sekolah di Kabupaten Semarang sudah melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka maupun daring mulai Senin (13/7/2020).

“Kita minta bupati secepatnya mengeluarkan keputusan agar tidak membuat bingung sekolah maupun orangtua siswa. Kita banyak mendengar keluhan dari sekolah maupun orangtua siswa ketika akan mengizinkan anaknya untuk KBM tatap muka,” tandasnya, Senin (13/7/2020).

Menurut Bondan, keputusan tentang metode KBM tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19 dibutuhkan. Soal teknis penerapannya, bupati harus melakukan kajian terlebih dahulu untuk dijadikan pertimbangan.

“Apakah modelnya disamakan seluruh kabupaten, per sekolah atau per zona sesuai peta perkembangan COVID-19. Mestinya mempertimbangkan kondisi perkembangan COVID-19, karena Kabupaten Semarang mayoritas zona merah dan kalau dinilai di tingkat Jawa Tengah berisiko sedang tetapi angka kenaikan terkonfirmasi COVID-19 meningkat tajam,” katanya.

Bondan menyatakan pihaknya tidak menginginkan muncul klaster baru COVID-19 dari sekolah ketika KBM tahun ajaran baru dimulai.

“Jadi, bupati harus mengkaji betul. Artinya KBM tetap jalan tetapi penyebaran COVID-19 harus ditekan,” tegasnya.

Ditanya soal kinerja Pemkab Semarang dalam penanganan COVID-19, Bondan menilai masih belum maksimal. Dia juga mempertanyakan keseriusan pemkab.

“Kita lihat anggaran Rp56 miliar belum terserap semuanya, belum ada perencanaan yang jelas. Padahal gubernur juga sudah mengimbau Semarang Raya untuk melakukan PKM, tapi kami belum melihat model PKM yang diterapkan di Kabupaten Semarang,” ungkapnya.

Kata Bondan, rekomendasi DPRD kepada bupati untuk melakukan protokol kesehatan di pondok pesantren sampai sekarang juga belum sepenuhnya dilaksanakan. Sejauh ini baru sebatas penyemprotan disinfektan oleh BPBD Kabupaten Semarang.

“Untuk pemberian bantuan hand sanitizer, masker, vitamin, tempat cuci tangan dan sabun belum dilaksanakan. Sudah sebulan kita merekomendasikan ke bupati,” ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Pujo Pramujito menambahkan, hari ini sudah sekitar 80 persen sekolah yang melakukan KBM tatap muka. Diperlukan kerja sama antara pemkab melalui dinas terkait, sekolah dan orangtua siswa untuk memantau KBM tatap muka dalam penerapan protokol kesehatan.

“Kondisi di lapangan ketika sekolah mau menerapkan KBM tatap muka sudah memberikan kuisioner terlebih dahulu, di situ ada surat pernyataan dari orangtua mengizinkan anaknya KBM tatap muka atau tidak. Orangtua siswa juga bertanggung jawab untuk menerapkan protokol kesehatan pada anaknya,” katanya.

Ketika orangtua mengizinkan anaknya KBM tatap muka,  lanjut Sumarjito, ada kewajiban orangtua untuk antarjemput sekolah karena bila naik angkutan umum lebih berbahaya.

“Mestinya ada rekomendasi dari gugus tugas untuk sekolah boleh atau tidak melakukan KBM tatap muka. Kalau tidak ada rekomendasi fungsinya apa ada gugus tugas,” sentil Jito, panggilan akrab Pujo Pramujito.

Kata Jito, Disdikbudpora Kabupaten Semarang sudah mengirimkan surat permintaan rekomendasi ke gugus tugas tetapi belum direspon.

“Hari ini Disdikbudpora mengirim surat kedua ke gugus tugas. Semoga ada respon,” ujarnya. (dhi/Cakram)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *