KLATEN, Cakram.net – Semakin dekatnya Idul Fitri, seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) diminta untuk menyiapkan lokasi khusus yang akan digunakan sebagai tempat karantina bagi pemudik yang nekat pulang kampung. Hal ini sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Klaten saat masa lebaran.
Bupati Klaten, Sri Mulayani mengatakan selain menyediakan tempat karantina, pemdes diminta proaktif menggerakan satgas pengendalian Covid-19 tingkat desa untuk menindak tegas warganya yang nekat mudik. Di antaranya dengan meminta menempati tempat karantina selama 5 x 24 jam.
“Tempat karantina ini untuk warga yang nekat mudik, wajib karantina dulu,” paparnya, dilansir dari laman Pemkab Klaten, Jumat (30/4/2021).
Menurutnya peran aktif pemdes sangat perlu untuk mencegah masyarakat yang tidak patuh pada aturan peniadaan mudik. Sesuai edaran, masa peniadaan mudik di Kabupaten Klaten dibagi menjadi tiga tahap yaitu 22 April hingga 5 Mei 2021 sebagai masa pra-peniadaan mudik, 6 hingga 17 Mei 2021 merupakan masa peniadaan mudik, dan 18 hingga 24 Mei sebagai masa pasca peniadaan mudik.
“Bisa jadi yang nekat mudik dengan kendaraan pribadi dan lolos dari penyekatan, langsung ke kampungnya. Pemdes bersama dengan RT/RW-nya yang bisa mengetahui. Jadi saya harap, pemdes ikut memperketat wilayahnya,” katanya.
Biaya Mandiri
Sri Mulyani menambahkan pemerintah tidak menyediakan anggaran sebagai biaya hidup warga yang nekat mudik selama berada di karantina. Pun demikian, pemdes dilarang mengalokasikan anggaran logistik karantina mudik.
“Biayanya ditanggung sendiri oleh pemudik, pemdes hanya menyediakan tempatnya saja agar karantinanya terpusat dan bukan di rumahnya sendiri-sendiri. Tidak ada anggaran untuk makan minum selama dikarantina,” ungkapnya.
Ia berharap dengan tindakan tegas tersebut, warga yang bermaksud nekat mudik lebaran 2021 mengurungkan niatnya. Sehingga penularan virus Covid-19 menjadi lebih terkendali.
“Saat ini Klaten masih dalam masa normalisasi kesehatan, jangan sampai ada tren naik lagi sehingga Klaten bisa segera masuk masa normalisasi ekonomi,” tegasnya. (Cakram)
