Taj Yasin tidak memungkiri PTM terbatas perlu didorong untuk dilaksanakan. Namun syaratnya sekolah harus mematuhi mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah.
Tahap pertama sebelum PTM terbatas, sekolah harus sudah melaksanakan uji coba PTM. Sebelum uji coba PTM dilaksanakan, sekolah juga disyaratkan punya kesiapan sarana prasarana dan mengantongi izin dari orang tua siswa, gugus tugas covid-19 kabupaten/ kota dan izin dari pemangku wilayah. Untuk jenjang SMA dan SMK, maka harus punya izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
“Ada. Harus izin. Jadi harus disampaikan ke Dinas Pendidikan. Kalau itu SMA-SMK ke Dinas (Pendidikan dan Kebudayaan) provinsi minta izin. Kalau SMP, atau SD ke (Dinas) Pendidikan kabupaten/ kota dan MTs dan Aliyah harus ke Kemenag,” tandasnya.
Untuk mencegah penularan covid-19 saat PTM terbatas, Taj Yasin meminta daerah lain bisa mencontoh Kabupaten Blora yang melakukan skrining terlebih dahulu. Dia juga meminta agar sebelum ada aktivitas, sekolah memastikan semua warga sekolahnya sudah divaksin. (Cakram)
