Teknis penanganan itu, lanjut Ganjar, akan dikerjakan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, Kementerian PUPR, dan Balai Besar Wilayah Sungai.
“Tugas kami dari pemerintah adalah mencarikan sumber anggarannya. Nah secara teknis nanti saya minta PUPR untuk mendesain area-areanya, titik-titiknya, nanti kerjasama dengn BBWS. Biar kami memfasilitasi dari provinsi sehingga ini mesti diselesaikan secara lebih komprehensif,” ungkapnya.
Ganjar menjelaskan, penanganan yang saat ini sudah terlihat dan cukup efektif mengurangi dampak luapan sungai Silugonggo adalah pembangunan jalan atau jalur evakuasi Yangs sekaligus berfungsi sebagai tanggul. Pembangunan tanggul itu menggunakan dana desa mampu mengontrol luapan air.
“Jalan ini bisa jadi tanggul, jadi bisa jalur evakuasi sekaligus tanggul. Ini lebih tinggi nggak apa-apa, emang agak mahal, tapi kalau kemudian yang di sana saja dengan ya kira-kira 30cm ternyata nggak pernah limpas, jadi artinya 30cm bisa cukup mengontrol,” katanya.
Ganjar menegaskan, penanganan banjir di Pati, khususnya wilayah Juwana, memang harus dikerjakan bersama. Penataan di beberapa area juga harus melibatkan pihak lain. Misalnya terkait sedimentasi di muara Juwana yang harus segera dinormalisasi dan ditata dengan baik. Penataan itu dibutuhkan keterlibatan nelayan terkait tambatan perahu dan BBWS untuk pengelolaan sungai.
