Namun ia memastikan kepada BPK dan BPKP kalau tidak ada temuan yang betul-betul memiliki bukti tindak pidana, atau hanya administratif, terlambat membuat laporan itu untuk tidak dipersoalkan.
“Tapi kalau tindakan pidana ya kita tidak bisa membantu. Kecuali mendoakan agar kembali ke jalan yang benar,” katanya.
Ia juga mengucapkan selamat karena aspirasi revisi Undang-undang Desa sedang dibahas di DPR RI.
BACA JUGA: Keluarga Penerima Manfaat Diminta Manfaatkan BLT untuk Penuhi Kebutuhan
Ia optimis usulan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun maksimal 2 periode bakal disetujui. Demikian besaran porsi APBN untuk dana desa dari 10% ditambah jadi 20% dana perimbangan.
“itulah yang sedang diperjuangkan di DPR RI,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho berpesan agar kasus-kasus yang telah terjadi untuk jadi bahan pembelajaran. Ia mencontohkan kekeliruan yang sering terjadi dan menimbulkan pidana.
“Misalnya dalam perencanaan kegiatan kita anggarkan pagu Rp 100 juta, namun setelah disusun RAB kemungkinan terpakai hanya Rp 90 juta dan setelah realisasi kegiatan ternyata hanya habis Rp 75 juta dan inilah (Rp 75 juta) yang harus di-SPj-kan. Bukan mengacu pada pagu ataupun RAB,” katanya.
BACA JUGA: Tren Kasus DBD di Jateng Menurun, Dinkes Minta Warga Waspada saat Pancaroba
Ia berpesan agar dalam mempertanggungjawabkan anggaran adalah sesuai riilnya, bukan nominal saat perencanaan.
Ia juga berpesan misal kegiatan dikerjakan secara swakelola maka dalam pertanggungjawaban juga swakelola jangan pihak ketiga atau sebaliknya. “Nanti akan timbul ‘ngarang-ngarang’ dan seterusnya,” imbuhnya.
Andrei Sanubis dari Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PDTT, menjelaskan DD tahun 2024 digunakan untuk mendukung berbagai aspek.
BACA JUGA: Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Menurun
Diantaranya BLT maksimal 25%, program ketahanan pangan minimal 20%, program pencegahan dan penurunan stunting, program sektor prioritas desa melalui bantuan permodalan BUMDes serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik.
