Menurut Luthfi, anggota dewan memiliki konstituen di setiap daerah pemilihannya. Tentu saja mereka membawa aspirasi dan mengetahui betul permasalahan yang ada di tempatnya. Sehingga Program Pemprov dan DPRD harus disinergikan agar satu gerakan, tidak terpisah-pisah.
Hal itu terbukti ketika dalam diskusi tersebut satu persatu anggota dewan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka temukan di daerah. Seperti sebagian besar daerah dengan angka kemiskinan tinggi ada di sekitar wilayah Jawa Tengah bagian Selatan. Kemudian masalah terkait serapan tenaga kerja dan masalah sosial lainnya.
”Serapan itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan kita, sehingga daerah itu secara tidak langsung akan kita penetrasi dari kebijakan di pemerintah kabupaten/kota atau provinsi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan bahwa beberapa program pemerintah daerah harus terintegrasi dengan pemerintah pusat. Beberapa lainnya tentu harus sesuai dengan kebutuhan daerah.
”Kita harus punya timeline yang jelas dalam menginduk kebijakan pusat. Contoh, RPJMD kita diarahkan menjadi lumbung pangan maka kita harus siapkan itu dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, pembangunan daerah harus bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih pada pembangunan nasional. Salah satunya mengupayakan produktivitas pangan Jawa Tengah sehingga menopang swasembada pangan.
”Kita sudah bisa berkontribusi dalam hal peternakan dan pertanian. Pertanian kita nomor dua dari Jatim, hanya kalah karena luas lahan,” katanya.
Sumarno menambahkan, Jawa Tengah harus bisa berdikari dalam apa saja. Jika memang ingin berdikari dalam swasembada pangan, maka sektor lain juga harus ikut menopang.
”Jadi kalau mau pengadaan alat pertanian ya kita buat sendiri. Pembangunan satu sektor akan mengiringi di sektor lain,” katanya. (rls)
