Selain fisik, sektor pariwisata menjadi ujung tombak pemerataan ekonomi di 2027. Nugroho meminta para pengelola destinasi wisata tidak hanya fokus pada internal, tetapi juga melibatkan ekosistem lokal.
“Pengelola wisata silakan mengusulkan kebutuhan pengembangan, baik akses jalan, amenitas, maupun fasilitasi UMKM. Tujuannya agar produk lokal bisa terserap dan dipasarkan di kawasan wisata,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, tata kelola pemerintahan diarahkan untuk lebih akuntabel. Nugroho menegaskan bahwa birokrasi harus berorientasi pada hasil (outcome) yang cepat dan tepat, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Tenny Juliawaty, berkomitmen mengawal setiap aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga kabupaten. Ia memastikan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD akan diselaraskan dengan tema RKPD 2027.
“Tugas kami memastikan aspirasi warga diakomodasi, terutama yang berkaitan dengan dukungan permodalan, hibah, dan bantuan sosial untuk penguatan ekonomi lokal seperti pertanian dan desa wisata,” tutur Tenny.
