Beredar Isu Dugaan Jual Beli Pengisian Perangkat Desa, Ketua DPRD Minta APH Mengawasi

UNGARAN, Cakram.net – Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening meminta aparat penegak hukum (APH) dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses seleksi perangkat desa 2020 di Kabupaten Semarang. Karena beredar isu di masyarakat adanya dugaan jual beli pengisian perangkat desa yang angkanya mencapai puluhan juta rupiah.

“Isu yang beredar di masyarakat, diduga ada indikasi oknum yang mengatasnamakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang memberikan janji bisa meloloskan calon perangkat desa dengan membayar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta untuk formasi kadus dan kaur/kasi. Sedangkan formasi sekdes Rp40 juta,” ungkap Bondan di Ungaran, Minggu (6/9/2020).

Menurut Bondan, isu tersebut meresahkan masyarakat. Sehingga aparat penegak hukum dan semua komponen masyarakat harus ikut mengawasi proses seleksi agar isu tersebut tidak berkepanjangan.

“Perguruan tinggi yang ditunjuk juga harus bekerja secara profesional,” tukasnya.

Bondan menegaskan, seleksi perangkat desa tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kabupaten Semarang 2020. Ia meminta semua pihak untuk menjaga pelaksanaan seleksi agar tahapan seleksi berjalan adil tanpa ada upaya-upaya untuk mempengaruhi atau ada yang bermain.

“Kami berharap hasil yang ada nanti murni hasil seleksi dan tidak ada jual-beli. Aparat penegak hukum harus ikut mengawasi, kalau memang ada kecurangan segera diproses saja sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Dispermasdes Kabupaten Semarang, seleksi perangkat desa 2020 dilaksanakan di 55 desa. Dua perguruan tinggi yang dipercaya Pemkab Semarang untuk membantu pelaksanaan dan lokasi ujian, yakni Undaris dan Undip Semarang.

Di Undaris terdapat 74 formasi, terdiri 6 sekdes, 22 kaur/kasi dan 46 kadus yang akan diikuti oleh 445 orang peserta. Di Undip ada 4 formasi terdiri 3 kadus, 1 kaur/kasi dengan jumlah peserta seleksi sebanyak 24 orang.

Kabid Pemerintahan Desa Dispermasdes Kabupaten Semarang, Aris Setyawan saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, proses seleksi di Undip dilaksanakan sehari pada 9 September 2020. Sedangkan proses seleksi di Undaris mulai 7- 9 September 2020.

“Dalam pelaksanaan seleksi kami menerapkan protokol kesehatan, karena masa pandemi COVID-19,” ujarnya.

Terkait dugaan isu jual beli pengisian perangkat desa, Aris menyatakan pihak desa, kecamatan, Dispermasdes, Undaris maupun Undip berkomitmen sesuai regulasi serta clean and clear.

Menurutnya, adanya pihak-pihak yang menjanjikan bisa meloloskan menjadi perangkat desa sekadar spekulasi di luar regulasi. Sebab apa yang dilakukan tidak bisa menjamin seseorang bisa lolos seleksi.

“Sistemnya sangat ketat, kalau ada oknum menjanjikan seperti itu tidak bisa masuk ke sistem. Mungkin hanya spekulasi saja, kami tidak membuka ruang untuk itu,” tandasnya. (dhi/Cakram)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *