KPU Kabupaten Semarang Minta Bawaslu Lebih Cermat Awasi Data Pemilih

UNGARAN, Cakram.net – KPU Kabupaten Semarang meminta Bawaslu Kabupaten Semarang lebih cermat dalam melakukan pengawasan data daftar pemilih untuk Pilkada Kabupaten Semarang 2020. Karena ada pemilih yang masih hidup tetapi data hasil pengawasan Bawaslu yang disampaikan ke KPU ditulis sudah meninggal dunia.

“Adanya potensi ribuan pemilih ganda sudah dilakukan kroscek. Tapi dalam surat perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu justru kami mendapati ada pemilih masih hidup dimatikan. Kami minta Bawaslu juga cermat dalam melakukan pengawasan,” kata Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi, Kamis (8/10/2020).

Menurut Maskup, warga yang memiliki hak pilih tetapi sempat dimatikan dalam saran perbaikan ada empat orang.  Rinciannya, satu orang di Pabelan, Bawen satu orang dan dua orang di Bancak.

“Orangnya masih hidup tetapi di saran perbaikan Bawaslu meninggal dunia. Potensi menghilangkan hak pilih karena tidak cermat dalam menyusun saran tindak lanjut perbaikan ini agar menjadi catatan Bawaslu,” tandasnya.

Dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas, lanjut Maskup, ke depan sebelum menyampaikan data ke KPU sebaiknya dilakukan kroscek terlebih dahulu. Namun secara umum pihaknya sangat mengapresiasi langkah-langkah pengawasan Bawaslu terhadap penyusunan daftar pemilih sementara (DPS).

“Kita berharap sama-sama mencermati. Sebab kecermatan memberikan masukan ini menjadi penting,” ujarnya.

Terkait data pemilih disabilitas, Maskup menjelaskan ada beberapa kategori warga penyandang disabilitas yang masuk DPS. Data pemilih disabilitas secara rinci akan disampaikan saat pleno penyusunan DPS Hasil Perbaikan pada 14 Oktober 2020.

“Saat ini proses penyusunan DPS masih tahapan rekap di tingkat kecamatan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Semarang menemukan 947 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih tercantum di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Kabupaten Semarang yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Semarang. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pengawasan dan analisa terhadap DPS yang dilakukan Bawaslu bersama jajaran pengawas di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. (dhi/Cakram)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *