UNGARAN, Cakram.net – Satpol PP Kabupaten Semarang tidak bisa melakukan penutupan tempat karaoke di kawasan Bandungan karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi belum pernah menerapkan mekanisme Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Tempat karaoke Bandungan belum memenuhi syarat untuk ditutup jika tidak diawali dengan teguran tertulis sampai pemberian sanksi administrasi.
Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, Tajudinoor menjelaskan penyelenggaraan kepariwisataan diatur dalam Perda Kabupaten Semarang No 29 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) Semarang Nomor 53 Tahun 2011 yang isinya membatasi jumlah tempat karaoke, hotel melati, panti pijat dan panti mandi uap di Kabupaten Semarang.
“Semua hal berkaitan kepariwisataan menjadi kewenangan dinas pariwisata. Dalam Perda disebutkan tugas pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi administrasi ketika ada pelanggaran menjadi tanggung jawab SKPD yang membidangi. Tidak hanya perda kepariwisataan, hampir semua perda sama seperti itu,” jelas Tajudin, panggilan akrab Tajudinoor, Jumat (31/1/2020).
Menurut Tajudin, selama ini mekanisme perda belum pernah dilakukan ketika ada pelanggaran yang menjadi kewenangan SKPD yang membidangi. Padahal kewenangan untuk memberikan teguran tertulis sampai sanksi administrasi berupa penutupan sementara ada di SKPD pengampu.
“Setahu saya sampai hari ini belum pernah ada teguran tertulis dari SKPD yang membidangi atau SKPD pengampu, juga tidak dibina secara semestinya. Saya tidak menjelekkan, tapi saya sampaikan apa adanya. Kalau kita disuruh nutup (Karaoke Bandungan) nanti dulu, tempat karaoke Bandungan belum memenuhi syarat untuk ditutup,” katanya.
Tajudin mengungkapkan, pelanggaran tempat karaoke di Bandungan sudah terjadi sejak tahun 2011. Pelanggarannya antara lain ada tempat karaoke belum berizin, sudah berizin tetapi menambah room tanpa izin, pelanggaran jam operasional, pelanggaran menjual miras, pelanggaran RTRW, dan pelanggaran IMB.
“Akumulasi pelanggaran itu selama ini tidak pernah ditegur, tidak pernah diawasi, apalagi diberi sanksi administrasi. Orang tahu penegakan perda di Satpol PP betul, tapi bagaimana kami mau melakukan penindakan jika mekenismenya belum sampai ke kami. Kecuali pelanggaran itu berdampak besar, itu pun yang memutuskan (menutup) bupati, bukan Satpol PP,” tandasnya.
Ia menjelaskan, pemberian sanksi administrasi diawali teguran tertulis tiga kali. Bila teguran tertulis tidak digubris baru penutupan, penyegelan atau penghentian kegiatan usaha. “Penyegelan sifatnya sementara, sampai pengusaha mengurus kelengkapan izin. Kalau tidak ada itikad baik maka izinnya dicabut selamanya,” ungkapnya.
Tajudin menyebutkan, penertiban karaoke di Bandungan harus melibatkan lintas SKPD, baik Dinas Pariwisata, DPU, Dinas Perizinan, BKUD dan Diskumperindag. Karena semua permasalahan ada di sana. “Dinas Pariwisata harus mengajak Satpol PP, Bagian Hukum, Dinas Perizinan, BKUD, Diskumperindag dan DPU. Diskumperindag bagian miras, DPU terkait RTRW dan IMB, sehingga tidak parsial tetapi semua terlibat,” katanya.
Ditanya soal isu adanya oknum Satpol PP ikut bermain, Tajudin mengaku belum bisa menjawab benar atau tidak. Sebab tudingan itu harus didukung data dan fakta.
“Kan tidak mungkin saya bilang iya kalau tidak ada faktanya, begitu sebaliknya tidak mungkin tidak kalau faktanya ada,” tegasnya. (dhi)
