Pemdes Tak Anggarkan Program Cegah Stunting, Bupati Ancam Tunda Pencairan ADD

Berbagi berita ...

BAWEN, Cakram.net – Bupati Semarang dr Mundjirin meminta para kepala desa di Kabupaten Semarang agar serius mencegah terjadinya kasus stunting (gagal tumbuh) anak hingga usia dua tahun. Bahkan Bupati  mengancam akan menunda alokasi dana desa (ADD) bagi pemerintah desa (pemdes) yang tidak mengalokasikan anggaran untuk program cegah stunting.

“Kasus kematian ibu melahirkan dan bayi lahir serta stunting harus menjadi perhatian serius, karena ini bagian penting pembangunan kependudukan. Kalau dibiarkan berdampak buruk yang merugikan kita semua. Peran kader PKK dan kesehatan di tingkat desa sangat penting untuk menurunkan dan mencegah masalah itu,” tandas Mundjirin saat pencanangan hari kesatuan gerak PKK dan KB Kesehatan tingkat Kabupaten Semarang di lapangan Kantor Kecamatan Bawen, Kamis (7/11/2019).

Menurut Bupati, selama ini kader PKK telah bekerja simultan tanpa kenal lelah untuk mendukung gerakan itu. Ia minta seluruh unsur kesehatan dan pelaksana program kependudukan terus bekerja sama dengan kader PKK di desa. “Mereka ujung tombak pembangunan kependudukan, termasuk mencegah terjadinya kasus kematian ibu dan bayi serta stunting,’’ tegasnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Semarang, Bintang Narsasi Mundjirin mengatakan para kader PKK bekerja sama dengan para bidan, tenaga kesehatan dan dokter untuk menurunkan serta mencegah kematian ibu dan bayi serta stunting. “Pemberdayaan kepada mereka terus dipacu agar upaya pencegahan bisa berjalan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Kabupaten Semarang, Sundari menyebutkan angka kematian ibu tahun 2018 ada tujuh kasus. Angka ini tergolong kecil dibandingkan jumlah ibu hamil resiko tingi yang tercatat ada 500 orang. ‘’Ada sekitar 800 orang bidan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Semarang. Mereka telah mendeteksi dan siap melayani ibu hamil resiko tinggi selama 24 jam,” katanya.

Untuk mendekatkan pelayanaan persalinan bagi masyarakat, pihaknya menyiapkan 6 rumah tunggu kelahiran. Rumah tunggu kelahiran ini untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada ibu hamil di Kabupaten Semarang yang wilayahnya cukup luas. “Rumah Tunggu Kelahiran itu bertujuan untuk pendampingan di bidang medis. Selain itu, petugas juga menguruskan tentang jaminan sosial kesehatan,” jelasnya.

Terkait stunting, Sundari mengatakan Kabupaten Semarang tidak termasuk locus. Namun bidan, kader kesehatan dan kader PKK tetap memperhatikan perkembangan balita di wilayahnya. “Soal stunting, alhamdulillah di seluruh kecamatan hampir tidak ada kelahiran stunting,” imbuhnya. (dhi)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *