Pemkab Boyolali Tunda Pelaksanaan Pilkades Serentak Dampak Wabah COVID-19

Berbagi berita ...

BOYOLALI, Cakram.net – Pemerintah Kabupaten Boyolali menunda tahapan pemilihan kepada desa (Pilkades) serentak 2020 dampak dari wabah corona viruis disease (COVID-19) di Indonesia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali, Purwanto, di Boyolali, Rabu (25/3/2020), mengatakan, penundaan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak di 11 desa di Boyolali hingga batas waktu yang belum ditentukan itu mengingat perkembangan penyebaran COVID-19 hingga kini semakin meluas.

Bahkan, kata Purwanto Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menetapkan COVID-19 tersebut sebagai pandemi Global.

Oleh karena itu, lanjut Purwanto, pelaksanaan Pilkades serentak yang diikuti 11 desa yang tersebar tujuh kecamatan di Boyolali tahun ini yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 April mendatang akan tertunda.

Purwanto mengatakan 11 desa yang akan menggelar Pilkades tersebut yakni Desa Ngenden Kecamatan Ampel, Babadan, Nglembu, Trosobo dan Sambi (Sambi), Suroteleng (Selo), Kalangan (Klego), Ngablak (Wonosegoro), Dologan (Karanggede), Bawu dan Klewor (Kemusu).

Ke-11 desa di Boyolali yang bakal menggelar Pilkades tersebut, kata dia, kini seharusnya sudah masuk tahapan penetapan daftar pemilik tetap (DPT), dan memperbaiki kelengkapan berkas bakal calon kades masing masing desa.

Namun, panitia Pilkades untuk tahapan penetapan DPT ditunda dahulu untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas.

“Kami untuk melengkapi berkas Balon Kades waktunya diperpanjang hingga Sabtu (28/3). Begitu juga tahapan seleksi tertulis Balon jika ada lebih dari lima orang,” katanya.

Pihaknya tidak hanya menunda pelaksanaan Pilkades saja namun juga, kata dia, pengangkatan perangkat desa. Ada puluhan jabatan perangkat desa di Boyolali saat ini yang kosong.

“Jumlah itu akan terus bertambah seiring adanya perangkat desa yang pensiun. Desa yang akan melakukan pengangkatan perangkat desa ditunda melihat perkembangan situasi wabah corona,” katanya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa tersebut, Kades bisa menunjuk perangkat yang ada untuk merangkap jabatan perangkat yang kosong. Hal itu, untuk mendukung upaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, katanya. (Ant/Cakram)

 



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *