UNGARAN, Cakram.net – Anggaran yang ada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Semarang digeser untuk mendukung penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Semarang. Pergeseran anggaran juga dilakukan di DPRD Kabupaten Semarang.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan anggaran kegiatan kesekretariatan dan kedewanan dikurangi dan digeser untuk percepatan penanganan COVID-19. Total anggaran yang digeser berkisar Rp 6 miliar.
“Anggaran kegiatan kesekretariatan dan kedewanan digeser untuk penanganan COVID-19. Ini bentuk keprihatinan kami untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Semarang,” katanya saat rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Forkompimda di Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (6/5/2020).
Bondan berharap Pemkab Semarang segera melakukan refokusing anggaran yang ada di OPD-OPD. Karena kondisi saat ini darurat penyebaran COVID-19.
“Tidak ada lagi OPD yang menyampaikan kegiatannya kurang kok anggarannya dikurangi. Karena ini darurat, kami minta Sekda Kabupaten Semarang menunda pengadaan barang dan jasa,” tandasnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Abdullah Maskur menyatakan BKUD sudah mengarahkan OPD untuk melakukan refokusing anggaran kegiatan. Beberapa OPD yang sudah melakukan itu antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Damkar, serta Diskumperindag.
“Kita sudah minta OPD untuk menggeser anggaran kegiatan. Anggaran yang direfokusing ada sekitar Rp 4,9 miliar, dan bisa langsung digunakan,” ungkapnya.
Maskur menyebutkan, di Dinas Kesehatan tersedia anggaran Rp 4 miliar untuk penyediaan obat dan perawatan. Anggaran tersebut bisa digunakan Rp 2 miliar untuk pengadaan APD (alat pelindung diri).
“Kita sudah menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk kepentingan dinas kesehatan sebesar Rp 1,1 miliar dan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 466 juta,” bebernya.
Menurut Maskur, anggaran di DPU yang akan direfokusing berkisar Rp 4,3 miliar untuk memenuhi kebutuhan RSUD Ambarawa dan RSUD Ungaran. Kemudian di BKUD sebesar Rp 2 miliar, sedangkan anggaran dari beberapa OPD untuk pengadaan baju dinas berkisar Rp 5,4 miliar.
“Sampai saat ini anggaran yang direfokusing dari BKUD, Setwan, DPU, dan pengadaan baju dinas terkumpul di Rp 17,8 miliar,” jelasnya.
Maskur menambahkan, BKUD juga sudah meminta masing-masing OPD untuk segera menyampaikan data pendapatan daerah yang tidak tercepai imbas wabah COVID-19. (dhi)
