DPRD Setujui Pengajuan Tambahan 5 Raperda Masuk Perubahan Propemperda 2020

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – DPRD Kabupaten Semarang menyetujui pengajuan tambahan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020.

Persetujuan itu diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, Rabu (20/5/2020).

Tambahan lima raperda itu diajukan ke DPRD Kabupaten Semarang oleh Bupati Semarang melalui surat tertanggal 6 Mei 2020 Nomor : 160/001/1327 perihal Pengajuan Raperda diluar Propemperda Tahun 2020. Setelah dibahas bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Semarang disetujui lima raperda.

Kelima raperda itu, yakni perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, kedua Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan ketiga atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Penyelenggaraan Pendidikan serta Pencabutan Perda Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakat di Desa dan Kelurahan.

“Sesuai kententuan peraturan daerah provinsi Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah, perencanaan penyusunan raperda di luar Propemperda dilakukan dengan perubahan Propemerda serta memperhatikan tingkat urgensi. Sehingga perlu untuk meninjau kembali skala prioritas penyusunan raperda,” kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Semarang, Budi Hartini Mochtarom.

Budi menyebutkan, ada sembilan raperda yang disepakati dalam Perubahan Propemperda 2020 menyusul tambahan lima raperda tersebut. Empat raperda lainnya adalah raperda tentang inovasi daerah, raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum, raperda  tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah aneka usaha serasi menjadi perusahaan perseroan daerah aneka usaha serasi kabupaten Semarang.

Mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada keuangan daerah, lanjut Budi, Bapemperda sepakat untuk tiga raperda terkait pembebanan keuangan daerah ditunda pembahasannya dan dimasukkan sebagai skala prioritas dalam Propemperda 2021.

“Ketiga raperda itu yakni raperda perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum kabupaten Semarang menjadi perusahaan umum air minum kabupaten Semarang, raperda penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah aneka usaha serasi kabupaten Semarang, serta raperda penyertaan modal perusahan perseroan daerah badan kredit kecamatan Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sesuai urutan prioritas dalam perubahan Propemperda Kabupaten Semarang 2020, Budi mengatakan Bapemperda mengusulkan untuk segera membentuk Pansus Raperda DPRD Kabupaten Semarang membahas raperda pengelolaan keuangan daerah dengan disisipkan raperda pencabutan perda kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006.(dhi/Cakram)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *