UNGARAN, Cakram.net – Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mendesak Pemkab Semarang segera mencairkan bantuan hibah untuk organisasi keagamaan di Kabupaten Semarang. Karena dananya sudah dianggarkan di APBD Penetapan 2020.
“Kita minta bantuan hibah organisasi keagamaan segera dicairkan. Dananya sudah dianggarkan di APBD Penetapan dan tidak termasuk yang direalokasi dan refocusing untuk penanganan COVID-19,” kata Bondan, Rabu (17/6/2020).
Menurut Bondan, alasan pemkab belum mencairkan bantuan hibah organisasi keagamaan karena menunggu perkembangan COVID-19 kurang pas. Sebab anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp14 miliar lebih juga belum terpakai.
“Mestinya tidak ada alasan untuk tidak mencairkan bantuan hibah organisasi keagamaan. Anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp56 miliar yang belum dipakai Rp14 miliar, di dinsos juga masih ada Rp9 miliar sisa belanja sembako yang belum dipakai,” ungkapnya.
Bondan menyatakan bila pencairan bantuan semakin mundur akan menyulitkan pengurus organisasi keagamaan dalam membuat SPJ (surat pertanggungjawaban). Padahal mereka sudah mengajukan proposal rencana penggunaan dana bantuan hibah.
“Saya tanyakan ke Kabag Kesra dan BKUD (badan keuangan daerah), mereka menunggu disposisi dari bupati untuk pencairan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bondan berharap peran serta organisasi keagamaan, baik NU, Muhammadiyah, nasrani, FKUB dan Baznas untuk membantu program pembangunan maupun penanganan COVID dari pemerintah.
“Keberadaan dan peran serta mereka dibutuhkan dalam mendukung program pembangunan,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Semarang, Gunawan Wibisono mengatakan sebenarnya pencairan bantuan hibah organisasi keagamaan sudah diajukan April lalu. Namun pencairan dananya tertunda karena ada wabah COVID-19.
“April itu puncak wabah COVID, kemudian ada refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID sehingga pencairan hibah tertunda. Insyaallah paling lambat Senin pekan depan sudah cair,” katanya.
Menurut Soni, kondisi cash flow APBD saat itu ada kesulitan. Sebab pendapatan off karena April-Mei dibebaskan, dan kebutuhan untuk penanganan COVID cukup besar.
“DAU (dana alokasi umum) kita menunggu Permendagri untuk direfocusing dan direalokasi. Setelah realokasi ternyata ada yang dipending, tapi alhamdullilah kita tidak dipending,” jelas Soni, panggilan akrab Gunawan Wibisono.
Kata Soni, masalah hibah organisasi keamanaan sudah dirapatkan dengan mengundang calon penerima. Selain memberitahu tertundanya pencairan, rapat bertujuan menyamakan persepsi dan mencocokkan kegiatan dengan proposal yang diajukan oleh calon penerima.
“Jadi antara proposal, pelaksanaan kegiatan dan SPJ harus sama. Kalau memang ada untuk kepentingan COVID proposalnya disempurnakan, karena hasil pemeriksaan BPK kemarin banyak kegiatan hibah berbeda dengan proposal yang diajukan,” bebernya.
Soni menyebutkan, total hibah untuk organisasi keagamaan, baik NU, Muhammadiyah, kristen, katolik, hindu, budha dan lainnya sebesar Rp1,5 miliar. Untuk MUI, DMI dan Baznas totalnya sekitar Rp350 juta. (dhi/Cakram)
