BANTUL,Cakram.net – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyebutkan terdapat dua kata yang harus dilaksanakan lembaga penyelenggara untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di tengah pandemik wabah virus Corona baru atau COVID-19.
“Ada dua kata yang perlu kita lakukan, di masa pandemik ini kita harus sungguh-sungguh, itu yang pertama. Kedua adalah berhati-hati, dua kata ini tentu menjadi kunci bagi suksesnya penyelenggaraan Pilkada di 2020,” kata Komisioner KPU Bantul Arif Widayanto di Bantul, Selasa (9/6/2020).
Menurut dia, perlunya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada setiap tahapan hingga proses pemilihan mengingat kesungguhan itu akan menjamin sebuah kepercayaan bagi masyarakat, kesungguhan sudah dimulai dengan pencermatan dan penilaian kembali terhadap anggota PPK dan PPS sebelum diaktifkan.
“Untuk jaminan integritas dari penyelenggara pemilu ini kami sudah mencoba, bahwa teman-teman PPK dan PPS ini sebelum diaktifkan ada proses assesment ulang dan proses ini berjalan, dan sudah kita laksanakan hingga 95 persen,” kata Arif.
Menurut dia, langkah kedua yang perlu KPU dan penyelenggara serta pemerintah lakukan adalah kehati-hatian, mengingat situasi pamdemik Corona di Indonesia yang berdampak pada penundaan tahapan Pilkada serentak 2020 ini juga belum diketahui apakah selesai sampai dengan Desember.
“Sehingga keamanan, kenyamanan baik itu untuk peserta maupun pemilih wajib kita kedepankan, semoga Pilkada berjalan dengan kualitas, bisa menghadirkan bupati dan wakil bupati yang berintegritas, berkualitas dan menyejahterakan masyarakat Bantul,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul Harlina mengatakan, bahwa kualitas penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh elemen baik peserta pemilihan, subjek pemilihan, pihak terkait dalam hal ini pemangku kepentingan dan partai politik.
“Itu semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bagaimana bisa mengawal dari sisi integritas prosesnya, sehingga apa yang menjadi proses yang berintegritas inilah nanti yang akan kita dapatkan, sehingga kita nanti mempunyai pemimpin yang berintegritas pula,” katanya.
Hal yang juga penting untuk kualitas pemilihan, kata Harlina adalah pembelajaran kepada masyarakat pemilih dan juga penyelenggara pemilihan termasuk peserta jangan sampai terkait dengan apa yang dinamakan politik uang itu bisa menjadi pelanggar atau pelaku.
“Terlebih adalah penyelenggara pemilu terkait dangan apa yang dinamakan politik uang ini, disamping itu perbuatan pidana juga pelanggaran kode etik, dan praktek politik uang ini bisa mempengaruhi apa yang dinamakan kualitas proses pemilihan,” tuturnya. (Ant/Cakram)
