Larangan Pembukaan Rekreasi Hiburan Umum di Surabaya Dinilai Tak Relevan

Berbagi berita ...

SURABAYA, Cakram.net – Larangan pembukaan tempat rekreasi hiburan umum (RHU) di Kota Surabaya, Jawa Timur oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pada masa transisi menuju tatanan kehidupan normal baru dinilai tidak relevan.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya John Thamrun di Surabaya, Sabtu (13/6/2020) mempertanyakan langkah Gugus Tugas COVID-19 Surabaya dengan melarangan RHU dibuka, sementara dalam Perwali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi COVID-19 tidak ada larangan RHU dibuka.

“Di dalam Perwali tidak disebutkan dan juga tidak diatur dilarangnya beroperasi RHU. Namun diatur tentang apa saja yang harus dilakukan apabila sebuah tempat usaha akan dibuka atau dioperasikan dalam rangka kembali mempekerjakan para pegawainya,” katanya.

Menurut dia, surat yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya dianggap tidak relevan dan bisa dikatakan sebagai mal administrasi karena melawan peraturan di atasnya yakni Perwali 28/2020.

Untuk itu, kata dia, surat permohonan yang ditandatangani Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Surabaya Irvan Widyanto tersebut selayaknya segera dicabut guna menjaga kepastian hukum dari Perwali 28/2020.

“Ini tendensius, tujuanya sangat patut untuk dipertanyakan maksud dan tujuannya yang dibungkus dengan kepentingan kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Harusnya, jangan mengorbankan masyarakat dari segi perekonomian yang tetap harus menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Hal sama juga dikatakan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Ia menilai pelarangan RHU dibuka dengan alasan belum ada pedoman dalam Perwali 28/2020 menjadi tidak relevan karena perwali tersebut sudah dibahas secara matang dengan melibatkan banyak pihak.

“Perwali 28/2020 bisa batal manakala diterbitkan perwali baru. Kalau diterbitkan lalu kemudian akan dikaji kembali menunjukkan bahwa proses pembahasan terbitnya Perwali 28/2020 tersebut amatiran,” katanya.

Menurutnya, tugas pemerintah mestinya hanya memastikan pemilik RHU menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jika tidak melakukan itu, kata dia, baru pemiik TRHU diberikan sanksi tegas.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto sebelumnya mengatakan Perwali 28/2020 masih diperlukan adanya tindaklanjut melalui pedoman pelaksanaan Perwali itu.

Hingga saat ini, kata dia, pedoman pelaksanaan Perwali 28/2020 itu masih terus dikaji dengan melibatkan akademisi dan pakar kesehatan masyarakat. “Makanya, selama pedoman ini belum ada, kami selaku Gugus Tugas di Surabaya meminta tempat RHU ini tidak dibuka dulu,” katanya. (Ant/Cakram)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *