UNGARAN, Cakram.net – Pemkab Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang menargetkan peserta program KB (keluarga berencana) tahun 2020 sebanyak 23 ribu akseptor. Namun hingga semester pertama 2020 baru tercapai 30 persen.
“Untuk mengejar target 23 ribu akseptor, salah satunya kita layani menggunakan mobil keliling. Semoga saja berhasil,” kata Bupati Semarang dr Mundjirin saat menghadiri acara pelayanan KB serentak sejuta akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-27 di Puskesmas Bringin, Kabupaten Semarang, Senin (29/6/2020).
Menurut Bupati, sebenarnya masyarakat cukup antusias untuk mengikuti program KB. Hanya saja, pelayanan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
“Sebetulnya animo masyarakat bagus, tapi saat pandemi COVID-19 banyak pelayanan berhenti dan masyarakat juga takut,” jelasnya.
Selama pandemi COVID-19, ungkap Bupati, banyak masyarakat yang beraktifitas di rumah. Kondisi itu dikhawatirkan bisa meningkatkan angka kehamilan.
“Perkiraan nasional bisa meningkat 15 persen. Untuk Kabupaten Semarang belum ada datanya,” ujarnya.
Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Semarang, Romlah menambahkan, Dinas P3AKB melakukan layanan jemput bola menggunakan mobil unit pelayanan KB keliling dan mengoptimalkan layanan di Klinik KB (KKB) untuk merealisasikan target 23 ribu akseptor KB. Hingga semester pertama 2020 baru terealisasi 30 persen atau kurang dari 7.000 akseptor.
“Kita optimistis target bisa tercapai kendati pelayanan KB sempat terhenti akibat wabah COVID-19. Kita akan jemput bola menggunakan mobil keliling pelayanan KB dan mengoptipmalkan 56 klinik KB, baik di puskesmas, fasiltas kesehatan swasta dan rumah sakit,” katanya.
Romlah mengungkapkan, Kabupaten Semarang harus menginput 2.406 akseptor pada pelayanan KB serentak Senin (29/6/2020). Data yang sudah diterima Dinas P3AKB ada 3.000 akseptor, baik peserta KB baru maupun akseptor ulang.
“Target kami satu bulan bisa 5.000 akseptor. Kalau itu dapat dilakukan maka target 23 ribu akseptor bisa tercapai,” katanya.
Menurut Romlah, pelayanan KB yang difasilitasi pemerintah tidak dipungut biaya. Alat kontrasepsi dibantu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Layanan KB yang difasilitasi pemerintah gratis. Kalau faskes swasta ada biaya jasa pelayanannya,” ujarnya.
Kata Romlah, masyarakat bisa mengajukan layanan jemput bola menggunakan mobil keliling secara kolektif melalui pemerintah desa. Di desa juga ada kader KB yang namanya PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa).
“PPKBD yang akan mengajak dan mendata by name by address, siapa mau pilih KB apa. Keberadaan mobil keliling pelayanan KB juga untuk mengedukasi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Semarang, Bintang Narsasi Mundjirin menyatakan PKK akan mendukung Pemkab Semarang untuk mensukseskan program KB. Pihaknya akan mendorong kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB lewat pokja (kelompok kerja). (dhi/Cakram)
