KPU Imbau Tim Kampanye Tidak Berebut Tempat Pemasangan APK

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net –KPU Kabupaten Semarang mengimbau tim kampanye pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Semarang tidak berebut tempat pemasangan alat peraga kampanye (APK). Karena lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk pemasangan APK cukup luas.

Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi mengatakan, APK bertanda khusus yang difasilitasi oleh KPU sudah diserahkan kepada tim kampanye paslon. Masing-masing paslon mendapatka 855 buah APK, meliputi 5 baliho, 20 umbul-umbul per kecamatan, serta 2 spanduk untuk dipasang di setiap desa/kelurahan.

“Kami berharap APK ini untuk segera dipasang, jangan sampai melanggar ketentuan yang ada. Kalau memasang APK jangan rebutan tempat karena tempatnya luas, yang penting tidak di tempat yang dilarang,” tandasnya, Selasa (13/10/2020).

Maskup berharap imbauan tersebut dipatuhi agar tahapan pilkada tidak menjadi persoalan serius di kemudian hari. Adanya perbedaan pilihan dalam pilkada jangan sampai menyebabkan perpecahan atau sengketa.

“Kondusifitas yang sudah baik mohon dijaga. Jangan sampai ada tinta setitik, rusak susu sebelanga,” katanya.

Maskup meminta setelah APK dipasang dilaporkan agar bisa diawasi oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Semarang.

“KPU sudah mengeluarkan  Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor : 708/PL.02.4-Kpt/3322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan lokasi pemasangan APK dan tempat pertemuan terbatas, tatap muka serta dialog Pilbup Semarang 2020,” jelasnya.

Menurut Maskup, saat penyerahan APK bertanda khusus tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 465 Tahun 2020.

“Seluruh APK dibungkus dengan lapisan yang tahan zat cair serta sudah disemprot disinfektan sebelum diserahkan ke tim kampanye paslon 1 dan paslon 2,” ungkapnya.

Maskup menjelaskan, APK wajib dipasang berdiri sendiri tidak boleh menempel pohon, tiang listrik dan tiang telepon. Ketentuan itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kata Maskup, pemasangan APK juga harus mematuhi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Perda Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. (dhi/Cakram)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *