KPU Tetapkan Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Pada Januari 2021

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang rencananya akan menetapkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 pada Januari 2021.

“Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi dan Ketetapan,  penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih bisa dilakukan paling lambat lima hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),” kata Ketua KPU Kabupaten Semarang, Maskup Asyadi, Minggu (17/1/2021).

Informasi yang diterima KPU Kabupaten Semarang, lanjut Maskup, MK rencananya akan mengeluarkan BRPK antara 18 Januari atau 19 Januari 2021.  Setelah itu, KPU Kabupaten Semarang memiliki waktu lima hari untuk melaksanakan penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Semarang terpilih.

“Kami akan menggelar pleno terbuka dengan agenda penetapan paslon terpilih hasil Pilkada 2020 antara 21 Januari atau 22 Januari 2021. Setelah itu KPU Kabupaten Semarang mengusulkan untuk dilakukan pelantikan,” jelasnya.

Maskup menjelaskan, usulan pelantikan diberi waktu tiga hari setelah penetapan paslon. Sedangkan Surat Kemendagri yang diterima Pemkab Semarang menyebutkan usulan pelantikan bisa dilakukan paling lambat lima hari setelah KPU melakukan penetapan paslon terpilih.

“Kita sudah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Semarang dan sudah dibahas di Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Semarang. Sehingga pengusulan pelantikan bisa segera diproses,” unkapnya.

Terkait teknis pelantikan paslon terpilih, Maskup menyatakan hal itu ranah Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang. KPU hanya sebatas memiliki kewenangan pada penetapan paslon terpilih saja.

“Saat ini Sekretariat KPU Kabupaten Semarang tengah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2020. Setelah itu menggelar evaluasi tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Pemilu periode selanjutnya,” ujarnya.

Menurut Maskup, ada sejumlah barang dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2019 yang dihibahkan, di antaranya alat pengukur suhu badan, ember penampung air, ember penampung limbah air sambun cuci tangan, serta baju hasmat yang belum terpakai. Rinciannya, 2.249 alat pengukur suhu badan yang digunakan di TPS, 235 alat serupa yang digunakan di desa/kelurahan, dan 19 alat pengukur suhu badan di tiap kecamatan.

“Kita hibahkan ke pemerintah desa/kelurahan setempat. Alat pengukur suhu badan dapat digunakan untuk kegiatan di posyandu dan kegiatan lain di desa/kelurahan,” imbuhnya. (dhi)

 



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *