PPKM Mikro Harus Disosialisasikan Berjenjang dan Masif Sampai Tingkat Bawah

Berbagi berita ...

UNGARAN, Cakram.net – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto mengatakan pemberlakuan PPKM Mikro harus disosialisasikan secara berjenjang dan masif, agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi dimulai dari surat edaran gubernur ditindaklanjuti surat edaran bupati/wali kota, camat hingga pemangku kepentingan paling bawah.

“Perlu ada pembatasan-pembatasan, karena pantauan kami PPKM Mikro belum diterapkan merata. Itu mestinya tugas berjenjang atau gotong royong,” kata Krebo, Minggu (21/2/2021).

Kata Krebo, di Jawa Tengah sejauh ini PPKM Mikro yang berlaku hingga 22 Februari 2021 diterapkan di area Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta dan sekitarnya. Ia meyakini PPKM Mikro bakal dievaluasi lagi.

“Perlu dievaluasi, kalau ternyata penerapan PPKM Mikro bisa mengurangi atau menekan munculnya klaster baru maka yang harus diperhatikan adalah tempat-tempat umum, seperti pasar dan tempat wisata,” jelasnya.

Selama pandemi COVID-19, lanjut Krebo, RT dan RW harus berani membubarkan ketika menjumpai kerumunan massa di wilayahnya. Karena kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa tengah masih tinggi.

“Mestinya RT dan RW berani membubarkan kalau ada kerumunan massa di wilayahnya,” tandasnya.

Terkait vaksin COVID-19, Krebo mengatakan vaksin yang sudah disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan daerah se-Indonesia bertujuan untuk meyakinkan masyarakat agar tidak terpancing isu negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah pusat hingga daerah harus bersinergi memberikan pemahaman bahwa vaksin ini betul-betul dibutuhkan untuk menjaga kesehatan masyarakat,” ujar politisi PDIP itu.

Kata Krebo, ketika masyarakat sehat tentu seluruh warga bisa beraktivitas seperti semula. Sehingga semua sektor termasuk sektor perekonomian semakin membaik.

PPKM Mikro Diperpanjang

Terpisah, Humas Satgas COVID-19 Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan mengatakan Pemkab Semarang sudah menerima Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor : 4 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro yang berlaku mulai 23 Februari sampai 3 Maret 2021.

“Inmendagri sudah kami terima. Rencananya sembari menunggu instruksi atau edaran dari Gubernur Jawa Tengah, kami akan membahas kebijakan pusat tersebut awal pekan ini,” kata Alex.

Dalam Inmendagri tersebut terdapat pengaturan kegiatan saat perpanjangan penerapan PPKM Mikro, di antarnya perkantoran sebanyak 50 persen kerja dari rumah atau WFH sementara instansi pemerintah mengikuti SE Menteri PAN-RB. Kemudian kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online, sektor esensial beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai pukul 21.00 dengan penerapan prokes, restoran untuk makan di tempat maksimal 50 persen dan pesan antar atau dibawa pulang tetap diperbolehkan.

Khusus sektor konstruksi bisa beroperasi 100 persen dengan prokes, tempat ibadah maksimal 50 persen dengan prokes, fasilitas umum dihentikan sementara, transportasi umum diatur mengenai kapasitas dan jam operasional dengan prokes. Pengaturan ini cakupannya di kabupaten/kota, kemudian pelaksanaannya sampai desa/kelurahan dan tingkat RT/RW. (dhi)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *