Pemkot Yogyakarta Targetkan Mal Pelayanan Publik Beroperasi Juni 2021

Berbagi berita ...

YOGYAKARTA, Cakram.net – Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan soft launching operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 7 Juni 2021. MPP akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik karena dipusatkan dalam satu tempat layaknya mal. Persiapan MPP terus dilakukan bersama lintas dinas dan instansi vertikal pelayanan publik.

“Rencana pada 7 Juni nanti saat hari ulang tahun Pemkot Yogyakarta ada soft lounching Mal Pelayanan Publik. Setelah ada Mal Pelayanan Publik, tidak ada lagi loket pelayanan di kantor dinas karena semua sudah terpusat di satu tempat,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi usai rapat koordinasi penyelenggaraan MPP di Hotel Royal Darmo Malioboro, Kamis (8/4/2021), dilansir dari laman Pemkot Yogyakarta.

Heroe menyatakan berbagai persiapan operasional MPP terus dilakukan agar bisa diakses masyarakat. Mulai dari penataan fisik hingga mekanisme teknis pelayanan publik di MPP. MPP Kota Yogyakarta akan menempati gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

“Penataan secara fisik  cukup mudah karena gedung sejak awal didesain untuk pelayanan publik. Tinggal menyempurnakan alur karena akan ada layanan drive thru,” tambahnya.

Ia menjelaskan seluruh pelayanan publik Pemkot Yogyakarta, instansi vertikal dan lainnya di Kota Yogyakarta akan diintegrasikan di MPP. Pelayanan perizinan, kependudukan, pajak daerah, layanan sosial, jaminan kesehatan, BUMD, Kepolisian, samsat, imigrasi dan lainnya. Keberadaan MPP diharapkan juga mendorong penggunaan data tunggal nomor induk kependudukan

“Begiatu masuk seperti mal semua layanan publik ada semua. Masyarakat bisa mengakses layanan sampai paripurna. Mal Pelayanan Publik akan menjadi sistem pelayanan yang cepat, efektif dan efisien,” terang Heroe.

Menurutnya, keberadaan MPP masih relevan di tengah pelayanan publik yang  bisa diakses secara online. Itu karena belum semua masyarakat melek dengan teknologi dan memiliki sarana untuk mengakses layanan secara daring. Selain itu keberadaan MPP bisa menjadi tempat krisis center apabila ada permasalahan dalam pelayanan publik secara daring.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana menyebut akan ada 24 instansi yang bergabung dalam MPP. Baik dari dinas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, BUMD maupun instansi vertikal. MPP juga akan dilengkapi dengan loket layanan tambahan di antaranya jasa konsultan gambar teknis, konsultan lingkungan dan lembaga sertifikasi usaha.

“Layanan dari dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta akan dijadikan satu loket dalam bentuk loket tim teknis.  Kecuali untuk layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berdiri sendiri,” jelas Nurwidi

Dia menyampaikan saat soft launching layanan akan dipusatkan di lantai satu gedung. Namun ke depan  akan dikembangkan hingga ke lantai tiga di gedung yang berada di kompleks Balaikota Yogyakarta pada tahun 2022. (Cakram)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *