Bupati Semarang Sampaikan Raperda Pencegahan Permukiman Kumuh kepada DPRD

UNGARAN, Cakram.net – Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyampaikan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada DPRD Kabupaten Semarang. Raperda tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang, Jumat 7 Mei 2021.

Bupati menjelaskan, latar belakang yang mendasari penyampaian Raperda tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk menghindari tumbuhnya permukiman kumuh. Hal ini menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Semarang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025).

“Kondisi riil di lapangan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor menimbulkan banyaknya perumahan dan permukiman yang sangat pesat yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan kompleks mencakup persoalan lingkungan, sosial dan ekonomi. Sehingga diperlukan upaya penanganan secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan,” jelasnya.

Bupati mengatakan, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualtias perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

“Dalam rangka memberikan payung hukum yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya penanganan secara holistik dan terintegrasi terhadap berbagai permasalahan permukiman kumuh, maka perlu adanya peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,” katanya.

Bupati berharap raperda tersebut bisa segera dibahas bersama dan disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening menyatakan DPRD menyambut baik usulan raperda yang disampaikan eksekutif ke legislatif. Diharapkan dengan adanya perda tersebut tidak tumbuh dan berkembang lagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Semarang.

“Harapannya setelah nanti ditetapkan menjadi perda dan diundangkan, penataan perumahan dan permukiman kumuh bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak membatasi agar tidak tumbuh dan berkembang lagi permukiman-permukiman kumuh,” katanya usai memimpin rapat paripurna DPRD.

Bondan meminta panitia khusus (pansus) DPRD yang membahas raperda tersebut harus detil karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

“Teman-teman pansus harus jeli dan teliti, karena harapannya perda ini dilaksanakan untuk menata pemukiman di Kabupaten Semarang. Sehingga tidak tumbuh permukiman maupun perumahan kumuh,” tandasnya.

Menurut Bondan, saat di Kabupaten Semarang masih ada beberapa permukinan kumuh yang perlu penanganan serius dari pemkab semarang.

“Harapannya hari demi hari keberadaan permukiman kumuh semakin berkurang dan menjadi permukiman yang tertata dengan baik,” pungkasnya. (dhi)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *