Untuk itu, Bela mendorong para stakeholder dan mitra program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial baik itu OPD, Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD maupun Kepala Desa agar menyesuaikan langkah strategis dalam mengambil kebijakan program dan anggaran untuk mendukung suksesnya implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Magelang.
“Karena ini telah terbukti dan nyata, selangkah demi selangkah dapat merubah pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Tahapan implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, saat ini disampaikan Bela, di tahap sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan konsep transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai tahapan dan jadwal implementasi program serta membangun kesadaran dan komitmen untuk mengimplementasikan program.
“Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan segera melaksanakan asesmen terhadap perpustakaan desa yang dinilai layak untuk diusulkan replikasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, baik melalui fasilitasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Magelang bekerjasama dengan BUMN, BUMD maupun sektor swasta,” imbuhnya.
Bela menyampaikan apresiasi kepada pimpinan BUMN, BUMD dalam hal ini, Bank Jateng, Bapas 69, Taman Wisata Candi Borobudur dan BPR BKK Muntilan yang telah menyalurkan program CSR nya untuk keberlanjutan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
