Keterbukaan Informasi Perlu Didorong Lewat Medsos

“Uji konsekuensi normalnya dilakukan setiap tahun oleh PPID. Tapi juga bisa ditempuh saat terjadi permohonan informasi atau ada perintah komisi informasi. Terpenting dasar pengecualian itu adalah undang-undang. Paling mudah adalah pasal 17 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. DIK itu pagar bagi badan publik. Kalau permohonan informasi itu terkait dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA bisa ditayangkan garis besarnya saja,” tandasnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Surti Hartini yang memaparkan Kebijakan Umum Keterbukaan Informasi Publik meminta badan publik Klaten melalui PPID-nya penting diperkuat. Tidak saja kelembagaannya, tapi tak kalah penting adalah tata kelolanya.

“Saya berharap tahun 2023 pemeringkatan KIP badan publik di Klaten bisa dilakukan. Ini tantangan. Tahun berikutnya, pemeringkatan KIP bisa menyasar ke badan publik desa. Untuk itu jajaran camat khususnya, kegiatan itu tidak saja di share di grup whaatshapp. Tapi coba dilakukan di website dan medsos masing-masing. Termasuk tata kelola informasinya. Jangan sampai nanti ada sengketa informasi seperti beberapa tahun lalu,” pesannya. (Cakram)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *