“Sebenarnya itu terkait kalender pemerintah, karena pada tanggal 16 Agustus itu sudah agenda kenegaraan Presiden menyampaikan nota keuangan kepada DPR, yang berisi APBN tahun depan,” imbuhnya.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus bermanfaat secara maksimal bagi petani tembakau, untuk kesehatan, peningkatan kualitas bahan baku, pupuk, dan kegiatan pemberantasan cukai ilegal.
“Untuk pemberantasan cukai jangan hanya menjadi pekerjaan pemerintah, misal lewat sosialisasi pemberantasan cukai, mohon dalam penggunaan DBHCHT porsi petani lebih banyak, bagaimana caranya setiap pos pembelanjaan DBHCHT, petani, organisasi, atau masyarakat bisa menjadi pemain utama atau aktor sebagai penyelenggara penggunaan dana cukai ini,” pungkasnya. (Cakram)
