Meski demikian, Bupati mengatakan ada problematika yang dihadapi, jika daerah industri diperluas, diantaranya banyaknya makelar tanah yang menawarkan tanah dengan harga yang tinggi.
“Kalau terjadi seperti ini merugikan semuanya, rakyat dirugikan, karena belum tentu mendapat bayaran yang sesuai, dan investor dirugikan, karena pembelian yang terlalu mahal,” kata Bupati.
Bupati berpesan kepada para investor yang mau membeli tanah, membuka usaha, membuka pabrik untuk datang langsung ke kantor DPM untuk difasilitasi lewat jalur resmi.
“Jadi saran saya kepada para investor para pelaku usaha, lebih baik lewat jalur resmi saja. Kita nanti pertemukan dengan Kadesnya, kita pertemukan dengan camat dibantu Koramil, Polsek, perangkat desa , ketua RT langsung dengan pemilik tanahnya, insyaAllah aman, dan Pemkab tidak akan meminta fee dari hal seperti ini, ini bagian dari pelayanan pemerintah,” imbuhnya.
Dengan cara tersebut Bupati berharap semua pihak menjadi nyaman.
