“Gizi harus tercukupi, usia nikah juga harus diperhatikan, di samping screening lain sebelum melakukan pernikahan,” kata Sudono.
Senada, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) selaku Koordinator Bidang Koordinasi dan Konvergensi TPPS Purbalingga, Suroto, mengungkapkan, kendala yang dihadapi dalam penanganan stunting di wilayahnya adalah ketersediaan data di perangkat daerah, terutama berbasis data desa.
Oleh karenanya, Suroto berharap, penyelenggaraan Rembuk Stunting dapat membangun komitmen publik, dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Purbalingga. Hasilnya berupa deklarasi dan komitmen pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Purbalingga.
Dijelaskan, Rembuk Stunting merupakan aksi ketiga dari delapan aksi konvergensi penanganan dan pencegahan stunting. Pada 2023, berdasarkan hasil analisis situasi, tercatat 24 desa/kelurahan dengan rerata persentase stunting sebesar 28,41 persen.
“Pada tahun 2022 kita telah menyelenggarakan aksi ke-1 dan ke-2, berupa analisis situasi untuk penentuan lokus desa stunting dan rencana program yang akan dilaksanakan tahun 2023. Ke 24 desa/kelurahan tersebut akan dijadikan lokus penanganan stunting tahun 2023,” tuturnya.
