Ganjar menjelaskan, target tersebut telah berjalan di Jateng dengan membangun puluhan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ganjar menargetkan 100 persen dari 35 Kabupaten/Kota se-Jateng memiliki MPP sendiri.
“Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada Mal Pelayanan Publik, segera buat, itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu,” terangnya.
Sejauh ini, Jateng telah memiliki 22 MPP yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga.
Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.
Ditegaskannya, reformasi birokrasi terpenting adalah memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Maka, salah satunya dengan pemanfaatan mal pelayanan publik yang ada.
“Tapi intinya birokrasinya mesti di reformasi, pelayanannya harus lebih baik. Maka, saya minta untuk Jateng seluruh kabupaten/kota yang belum punya segera buat. Itu tidak sulit, hanya butuh mau saja untuk melakukan itu,” paparnya.
Selain itu, tak kalah penting pemerintah harus memperhatikan sektor investasi, penurunan angka kemiskinan, dan digitalisasi.
“Itu semua juga perlu mendapat perhatian,” tandasnya. (rls)
