MPP yang baru saja diresmikan ini melayani pengurusan administrasi kependudukan, misalnya KTP, KK dan akta. Selain itu, juga tersedia layanan administrasi kepolisian, misalnya SKCK, perpanjangan SIM, perizinan industri dan izin usaha lainnya.
Yuni menambahkan, sedangkan pelayanan yang melibatkan instansi vertikal juga tersedia, di antaranya layanan imigrasi, surat bebas pidana, Bapas, hingga layanan administrasi perbankan.
Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyampaikan akan mendorong pelayanan publik di Jawa Tengah naik ke level digital. Apalagi saat ini, hampir semua kabupaten kota di Jawa Tengah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
Hal itu disampaikan Ganjar usai mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparat Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meresmikan tujuh MPP baru di Jateng secara serentak di Sragen, Senin 20 Februari 2023.
“Kami harapkan MPP ini bukan sekadar gedung yang melayani, tapi akan berkembang menjadi layanan digital. Sehingga akan lebih banyak nanti masyarakat bisa dengan cepat mendapat layanan terbaik,” kata Gubernur Ganjar dalam sambutannya.
