Selain penindakan angkutan plat hitam, kata Kasatlantas, pihaknya juga menindak pelanggaran muatan, melawan arus, penggunaan kenalpot brong, dan pengendara di bawah umur. Kemudian menindak penggunaan plat nomor tidak sesuai ketentuan, pelanggaran pengendara maupun pembonceng motor yang tidak mengenakan helm, serta penindakan balapan liar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Semarang, Tri Martono menyampaikan di pasal 173 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengusaha angkutan umum harus mempunyai izin operasional. “Atau lebih dikenal dengan plat kuning,” ujarnya.
Tri Martono mengimbau angkutan plat hitam untuk mematuhi peraturan. Pemilik kendaraan plat hitam yang digunakan untuk mengangkut penumpang seperti plat kuning agar segera mengurus izin opersional.
“Kami berharap untuk operasi ini bisa tetap berjalan, sehingga tidak ada kendaraan tanpa izin operasional yang beroperasi di wilayah Kabupaten Semarang,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Trans Duta Mitra Sejahtera, Imam Suhadak menyebutkan ada 76 angkutan umum resmi plat kuning yang menjadi anggota paguyuban. Sedangkan angkutan plat hitam jumlahnya lebih 100 kendaraan.
