“Pelaksanaan Pilkades serentak bersumber APBD dan APBDes yang disalurkan melalui alokasi dana desa sejumlah Rp4,48 miliar, masing-masing desa mendapatkan Rp60 juta,” ujar Sri Mulyani.
Ia berharap pelaksanaan Pilkades sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa.
Sementara Plt Kepala Dispermasdes Kabupaten Klaten, Joko Purwanto melaporkan menjelang Pilkades serentak gelombang pertama diadakan sosialisasi yang diikuti 250 orang, yakni Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa yang melakukan pemilihan serentak gelombang pertama serta Panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
“Sosialisasi ini diadakan agar mewujudkan Pilkades gelombang pertama tahun 2023 Kabupaten Klaten yang aman, tertib, demokratis, transparan, dan menghasilkan Kepala Desa yang baik, jujur, amanah, dan berkualitas. Demi terwujudnya Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera,” jelasnya.
Ia memapaparkan, peserta sosialisasi diberikan pembekalan materi oleh empat narasumber yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten, Kepala Bagian Hukum, dan Dispermasdes. (Cakram)
