UNGARAN, Cakram.net – DPRD Kabupaten Semarang memberikan 26 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Semarang Tahun 2022, salah satunya adalah perbaikan manajemen keuangan daerah. Rekomendasi itu diserahkan Ketua DPRD Semarang Bondan Marutohening kepada Wakil Bupati Semarang M Basari dalam rapat paripurna DPRD setempat, Jumat 28 April 2023.
Saat membacakan rekomendasi DPRD terkait perbaikan manajemen keuangan daerah, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang Partono menyampaikan secara umum kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Semarang di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten sesuai RPJMD 2021 -2026, dengan revisi-revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah.
“Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan money follow program priority diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,” katanya.
Sehubungan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), lanjut Partono, Pemerintah Daerah harus segera melakukan kajian untuk menghitung ulang potensi penambahan dan pengurangan Pendapatan Daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selainitu, juga segera menyusun Perda baru pengganti Perda lama tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan UU tentang HKPD.
Partono menyampaikan kebijakan optimalisasi penerimaan daerah agar diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal. Disamping itu, peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.
