Raperda tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Kabupaten guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
Sedangkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pembahasan oleh komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD pada tanggal 14 – 17 Juni 2023 usai mendapat pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban bupati. Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2022 diapresiasi oleh DPRD karena hasil pemeriksaan BPK meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Cakram)
Halaman: 1 2
