SEMARANG, Cakram.net – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengentaskan warganya dari jurang kemiskinan ekstrem. Alih-alih hanya mengandalkan APBD, Pemprov Jateng menggandeng Baznas, CSR, hingga filantropi, untuk menyediakan infrastruktur dasar warga berpenghasilan rendah, dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah (Bangda) Setda Provinsi Jawa Tengah Endi Faiz Effendi mengatakan, percepatan PKE dilakukan untuk menuju Jateng bebas miskin ekstrem di tahun 2024 (sesuai target nasional). Ditambahkan, data BPS menyebut jumlah warga miskin ekstrem mencapai 689.710 orang atau 1,97 persen dari total jumlah penduduk Jateng.
Untuk menuntaskan sisa intervensi penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, katanya, dibutuhkan anggaran setidaknya Rp670 miliar. Kebutuhan dana itu untuk mengintervensi perbaikan kurang lebih 17 ribu unit RTLH, 12 ribu unit jamban sehat, dan penyediaan air bersih bagi 12 ribu rumah tangga miskin ekstrem. Sementara pembiayaan dari APBD murni, tidak memungkinkan untuk meng-cover seluruhnya dalam waktu yang cepat.
Berangkat dari hal itu, Endi menggagas proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, bertajuk “Strategi Pembiayaan Gotong Royong, dalam Penyediaan Infrastruktur Kebutuhan Dasar Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah”.
“Melalui proper ini, komunikasi dengan filantropi dan swasta diperkuat. Tidak sekadar antarlevel pemerintahan, tapi juga dengan unsur pentahelix yang lain. Adapula terobosan inovatif berupa, pembuatan sistem informasi kesejahteraan sosial yang dapat dipantau secara up to date, penyusunan dokumen kesepakatan bersama terkait PKE dengan pihak swasta, penyusunan pergub tentang strategi PKE di Jateng, dan pemberian penghargaan bagi para pihak yang berkontribusi dalam mendukung program PKE ini,” ujarnya, dilansir dari jatengprov.go.id, Selasa 24 Oktober 2023.
