“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota, untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/ kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi. Dia menegaskan, keberadaan BGN kini memiliki payung hukum yang kuat.
“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.
Dia menambahkan, hingga 28 Juli 2025, terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari, atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kabinda. Selain itu, turut hadir 35 kepala maupun wakil kepala daerah se-kabupaten/ kota, lengkap bersama Dandim dan Kapolres masing-masing, serta jajaran OPD Provinsi Jateng yang terkait. (*)
