“Setelah semua siap dan lengkap, pada tahun 2026 Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang akan mendukung dalam bentuk penganggaran kali pertama, selebihnya wisata mangrove akan dikelola oleh masyarakat,” imbuhnya.
Disinggung soal konsep pengembangan wisata yang sedang direncanakannya, Agustina menyampaikan mengedapankan konsep rembugan, menekankan untuk mengedepankan kebersamaan dalam pengambilan keputusan.
“Saya tidak bisa memutuskan (konsepnya), justru lebih bagus kalau membangun bersama, melibatkan dan memberdayakan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat maunya apa, opportunity-nya apa saja sehingga mereka merasa ikut terlibat dan semua diselesaikan oleh stakeholder yang ada di sini,” katanya.
Agustina mengaku telah ada asosiasi lain yang memiliki program yang sejalan dengan Pemkot Semarang dalam hal pelestarian lingkungan hidup, khususnya di pesisir pantai. Menurutnya kolaborasi menjadi hal penting agar perkembangan wisata mangrove ini terus berkelanjutan.
“Rotary Club dan Keuskupan Agung Semarang juga punya program yang sama. Ini juga harus seiring, selaras, jadi tidak sendiri-sendiri,” pungkas Agustina.
Pengembangan objek ekowisata mangrove di Tambakrejo ini menjadi contoh pemanfaatan potensi alam yang dapat berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan, keberhasilan ini dapat mendatangkan dampak positif berupa kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan pesisir khususnya di Kota Semarang. (*)
