Ditambahkan, dalam optimalisasi itu, upaya yang akan dilakukan adalah inventarisasi. Setelah sumur-sumur itu terdata, lalu akan didaftarkan ke Kementerian ESDM. Selanjutnya, akan menunjuk pengelola di masing-masing kabupaten/ kota, baik BUMD, KUD, maupun UMKM, supaya bisa segera beroperasi.
“Pengelolaan ini penting, supaya nanti operasi dari sumur masyarakat itu bisa disesuaikan dari segi keselamatannya. Juga bagaimana kesesuaian teknis, agar bisa memenuhi persyaratan,” bebernya.
Menurut Taufan, terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tersebut, juga mencegah adanya pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat.
Dalam kesememptan itu, SKK Migas juga mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi, yang telah menginstruksikan tidak boleh ada pengeboran sumur baru. Kebijakan itu bisa ditiru oleh daerah-daerah lain.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendukung penuh upaya percepatan optimalisasi sumur minyak masyarakat itu. Dia meminta kepada SKK Migas, untuk terus mengawal tim yang sudah dibentuk Pemprov Jateng, untuk keperluan tersebut.
