“Kami berharap segera ada Perwal yang inline dengan Pergub Tuwanggana. Ini penting agar proses penyesuaian kelembagaan di tingkat kelurahan dapat berjalan jelas dan seragam,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pelibatan LPMK dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan, terutama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kami meminta Pemkot lebih tegas kepada para lurah agar LPMK selalu dilibatkan dalam Musrenbang. Banyak aspirasi masyarakat yang harus disalurkan melalui forum tersebut,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Hasto menegaskan komitmen pemerintah untuk segera membuat dan mengesahkan Perwal terkait perubahan nomenklatur tersebut.
“Perwal ini akan segera kami selesaikan. Target kami sebelum tahun 2026 regulasi itu sudah di sahkan dan berlaku,” tegas Hasto.
