Yunita menegaskan, pembukaan hotline merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, untuk mengawal kesuksesan program MBG di Jawa Tengah.
Layanan aduan itu tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang sebelumnya mengatakan agar Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/ Kota membuat layanan pengaduan, pengecekan, tanggap darurat, dan menyiapkan media informasi, serta quick response untuk menyikapi terjadinya keracunan menu MBG di sejumlah daerah di Jateng.
Ditambahkan, dalam setiap kasus dugaan keracunan menu MBG, Dinkes, dan pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi, untuk menemukan penyebabnya.
Yunita mencontohkan, kasus dugaan keracunan MBG salah satu wilayah di Jateng. Dinkes Jateng telah berkoordinasi dengan BGN.
“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur (berhenti sementara) sampai ada keputusan lanjutan,” ungkapnya.
Apabila SPPG tersebut ingin kembali beroperasi, imbuh Yunita, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan.
