Ia mencontohkan, untuk mengangkut bahan pokok dari Semarang ke Pontianak, tarif yang diperlukan bisa mencapai Rp20 juta hingga Rp22 juta. “Itu belum termasuk biaya tenaga bongkar muat, gaji sopir, dan akomodasi lainnya,” bebernya.
Suroso berharap, proses normalisasi ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga tidak hanya memberikan ketenangan bagi para sopir, tetapi juga bagi pengusaha, pemilik barang, dan masyarakat.
Di tempat yang sama, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol. M. Pratama Adhyasastra menjelaskan normalisasi ODOL akan dilakukan secara bertahap. “Ketentuan yang utama itu kan tidak melanggar, karena ini soal keselamatan, tapi sarana pendapatan sopir juga harus terpenuhi,” katanya.
Kata Pratama, setiap kendaraan yang diproduksi pasti sudah melalui berbagai pertimbangan, termasuk dimensi tinggi lebar, kapasitas, dan fasilitasnya. “Dimensi tinggi lebar pasti telah dihitung, termasuk kapasitas dan fasilitasnya. Sehingga kalau digunakan mengangkut barang tidak berlebihan hingga mengabaikan keselamatan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, antara supply dan demand di jalan raya harus sebanding. Selain itu, pemeriksaan berkala kendaraan. “KIR juga harus bertahap,” imbuhnya.
Menurut Pratama, kendaraan memiliki batas kemampuan tertentu. Jika melebihi kapasitas akan berdampak pada bagian tertentu dari kendaraan, seperti rem bisa tidak berfungsi dengan baik.
“Pabrik karoseri sudah mengukur itu, lebar jalan, kapasitas muat, semua diatur. Termasuk muatan yang diangkut harus sesuai dengan batas aman,” jelasnya.
Terkait dengan bengkel yang memodifikasi kendaraan menjadi ODOL, Pratama mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti masalah tersebut, termasuk soal teknis dan lisensi kelayakan. (rbd)
