SEMARANG, Cakram.net – Sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran, menyusul adanya penempatan pegawai non-ASN (Non-Aparatur Sipil Negara) dari Pemkab Semarang. Sebab penempatan tenaga non-ASN tersebut membebani keuangan sekolah, bahkan ada sekolah kekurangan anggaran untuk membayar gaji tenaga non-ASN.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Semarang, Joko Sriyono usai melakukan monitoring di SMPN 02 Pringapus, Jumat 30 Januari 2026.
“Di SMPN 2 Pringapus, misalnya, ada tambahan tenaga non-ASN dari Dinas Pertanian, meski sudah ada tenaga non-ASN lainnya. Total ada lima orang tenaga non-ASN di sekolah tersebut ,” ungkap Joko.
Joko menyampaikan, keuangan sekolah tersedot cukup besar untuk membayar gaji non-ASN. Karena setiap tenaga non-ASN di SMP digaji Rp2 juta per bulan. “Di SMPN Pringapus, sekolah harus mengeluarkan sekitar Rp10 juta per bulan untuk bayar gaji mereka. Gaji tenaga non-ASN diambilkan dari dana BOS sebesar 20 persen,” jelasnya.
Di sekolah lain, lanjut Joko, ada yang mengalami kekurangan anggaran untuk membayar gaji non-ASN. Sebab jumlah siswanya sedikit, sehingga dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang diterima sekolah terbatas.
